Gerakan 30 September 1965

Orang Indonesia pasti tahu peristiwa sejarah yang terjadi pada bulan september tahun 65. Itu loh yang kalo saya gak salah inget pembantaian terhadap 6 orang perwiran TNI AD. Berikut saya kutip artikel dari id.wikipedia.org yang gak tau ini bener apa gak kebenerannya.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKIG-30S/PKIGestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Latar belakang

PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai memberikan 100.000 pucuk senjata chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan hasutan dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan nasionalis dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Angkatan kelima

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.

Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.

Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapa pun (milik negara=milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.

Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

(lebih…)

Janji Jokowi Ahok

Walaupun saya bukan warga jakarta tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik hanya sekedar mengingatkan janji-janji pemimpin daerah yang banyaknya melebihi sampah di ciliwung (Lebay.. HeHeHe…). Biar kita semua gak lupa dan kalo mereka (Kepala Daerah.red) lupa kita wajib mengingatkan. Jokowi – Ahok adalah gubernur DKI Jakarta terpilih untuk masa jabatan 2012-2017 (Kalo gak salah itung y), mereka bukan berasal dari jakarta tapi berniat untuk memperbaiki jakarta untuk lebih baik. Jokowi yang kita semua tahu merupakan Walikota Solo sedangkan Ahok Bupati Belitung Timur.

Tanpa lama-lama lagi karena saya emang udah gak tau mau nulis apa lagi, langsung saja apa janji yang Jokowi Ahok berikan kepada Jakarta :

  1. Memimpin Jakarta selama lima tahun (Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Megawati Soekarnoputri 20 September 2012).
  2. Ahok membuka komunikasi langsung dengan telepon, SMS dan e-mail (Ini adalah janji pribadi calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setiap menemui masyarakat Jakarta, Ahok selalu membagi-bagi kartu nama. Nomor Ahok yang bisa di-SMS atau telepon adalah 0811 944 728. Sementara untuk e-mail: btp@ahok.org).
  3. Kartu pintar (Kartu pintar ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah, memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta bisa melanjutkan sekolah. “Kami tidak lagi mau mendengar anak orang yang kurang beruntung tidak bisa sekolah,” kata Ahok).
  4. Kartu sehat (Kartu sehat ini diklaim Jokowi-Ahok lebih maju daripada sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Pemegang kartu ini berhak untuk dirawat minimal di ruang rawat inap kelas tiga secara gratis tanpa memerlukan surat keterangan miskin (SKTM)).
  5. Reformasi pelayanan kelurahan, RT dan RW (Menurut Jokowi-Ahok, tiga institusi ini ujung tombak pelayanan pada masyarakat. Mereka paling tahu dengan masyarakat, sehingga personelnya harus kuat, transparan dan melayani).
  6. Honor Ketua RT/RW Rp1 juta per-bulan dan asuransi kesehatan (Program reformasi pelayanan RT dan RW ini berurutan dengan peningkatan honor untuk pengurus RT dan RW yang disertai pemberian asuransi kesehatan).
  7. Transparansi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (“Kami tidak mau lagi tes CPNS yang tidak transparan. Jadi kalau tidak lulus ya memang tidak bisa dimasukkan,” kata Ahok).
  8. Jokowi-Ahok tidak pakai voijrider atau pengawal bermotor di jalanan Ibukota.
  9. Jokowi menyatakan, hanya satu jam di kantor, selebihnya di lapangan.
  10. Mencabut pentungan dan alat kekerasan dari Polisi Pamong Praja.
  11. Busway jadi 15 koridor dan penambahan 1.000 armada TransJakarta.
  12. Manajemen dan sistem busway diperbaiki, belajar dari Bogota.
  13. Railbus gantikan busway di jalur padat.
  14. Angkutan kota yang kecil diganti yang besar dengan perbaikan sistem.
  15. Perbanyak fly over dan terowongan menyeberang rel.
  16. Melanjutkan proyek mass-rapid transit (MRT) dan monorel, menolak proyek tol dalam kota.
  17. Iklan billboard di jalan protokol diganti light emitted display sehingga lebih mendatangkan penghasilan bagi pemerintah.
  18. Rumah deret gantikan rumah kumuh di bantaran kali.
  19. Rumah susun sewa lima lantai yang murah di pusat-pusat kota.
  20. Pembangunan tanggul dan pompa air di Muara Baru dan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menghindari banjir dan rob.
  21. Perbanyak situ/embung di selatan Jakarta.
  22. Konservasi hulu sungai di Bogor, kerjasama dengan pemerintah setempat.
  23. Melanjutkan Kanal Banjir Timur.
  24. Membenahi kampung-kampung dengan perbanyak ruang terbuka hijau, pengerukan kali kecil, perbaikan drainase, dan septic tank komunal.
  25. Percobaan pawang geni, sistem pemadam kebakaran sederhana di perumahan padat (“Ini dicoba dulu, nanti komentar dari masyarakat seperti apa, koreksi dari masyarakat seperti apa. Kalau memang itu dianggap berguna, dipakai. Kalau tidak, ya sudah,” kata Jokowi).
  26. Revitalisasi pasar tradisional, 15% APBD untuk pasar tradisional (Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Debat Kandidat 14 September 2012).
  27. Melegalkan tanah-tanah yang dihuni penduduk di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
  28. Sekolah unggulan diadakan di pinggiran ibukota.
  29. Menjadikan kantor walikota sebagai pusat kebudayaan.
  30. Tiap Kamis, PNS Pemerintah Provinsi Jakarta wajib berpakaian Betawi.
  31. Membangun stadion untuk klub Persija (Ini disampaikan Jokowi kepada Jakmania usai pertandingan Persija Jakarta melawan Persela Lamongan di Liga Super Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Rabu, 2 Mei 2012).

Semoga semua dapat dilaksanakan minimal 50% dari semua itu untuk ibukota negara yang baik.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/